SISTEM EKONOMI CAMPURAN DI INDIA DAN INDONESIA

Home » SISTEM EKONOMI CAMPURAN DI INDIA DAN INDONESIA

KELOMPOK 2 :

  1. Safira Ayu Ramadhan (200432619253)
  2. Salsabila Sherina Agata (200432619307)
  3. Shevyla Amelia Berliana (200432619256)
  4. Syahrul Naufal Firmansyah (200432619335)
  5. Tri Wulan Agustina (200432619287)
  6. Zhafirah Afkarina Salsabila (200432619231)
SISTEM EKONOMI CAMPURAN DI INDIA
Bendera India
Sistem Ekonomi Campuran yang Dijalankan India

India adalah salah satu negara dengan banyak sumber daya yang kemudian memiliki banyak produk yang siap dipasarkan. Dan dikawasan Asia Selatan sendiri India juga menjalin kerjsama yang baik dengan menekankan strategi ekonomi dengan banyak negara dan juga bahkan dengan Association of South East Asian Nation(ASEAN) .


Pada awal kemerdekaannya, India menggunakan sistem ekonomi yang condong pada sosialis dengan mengacu pada kebijakan yang bersifat sosial-demokratis. Namun, hal ini menyebabkan lambatnya pertumbuhan dan maraknya korupsi pada pemerintahan India. Hingga pada tahun 1991, India melakukan liberalisasi ekonomi dan menjadi sistem ekonomi campuran.

Hal-hal Menarik Terkait Sistem Ekonomi India

Perekonomian India didominasi oleh pertanian. Semenjak tahun 1960-an, pemerintah telah gencar mencanangkan kebijakan revolusi hijau yang bertujuan untuk memasukkan bibit-bibit baru untuk meningkatkan hasil pertanian, sehingga perekonomian akan lebih terdukung karena 70 persen penduduk India berkecimpung di bidang pertanian. Berbagai macam hasil pertanian India seperti padi, gandum, jagung, biji minyak, tebu, tembakau, kapas, yute, teh, dan kopi merupakan hasil-hasil terpenting mereka yang diekspor ke luar negeri. Negara ini juga banyak menghasilkan bahan-bahan tambang seperti batu bara, bijih besi, mangan, bauksit, torium, mika, magnesium, dan minyak bumi.

Di India, kehidupan kaum kaya dan miskin sangatlah terlihat dan bertolak belakang. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 17,2% (sekitar 1.251.695.584 juta jiwa) dari total seluruh penduduk di dunia, tidak heran jika kesenjangan ini terjadi karena masalah-masalah ekonomi yang umumnya terjadi di negara berkembang berpenduduk padat seperti ini. Bertahun-tahun lalu, negara India selalu dilabeli dengan kata kemiskinan oleh karena lingkungan mereka yang terkesan kumuh.


Selama ini, India dikenal luas sebagai negara yang menghasilkan hiburan-hiburan sukses di dunia dengan Bollywood yang mendunia. Dengan mengusung pemikiran yang jauh lebih modern dari sebelumnya, India mampu memikirkan langkah-langkah ke depan untuk memajukan perekonomian mereka dengan mengembangkan dan mengutamakan penciptaan teknologi informasi.


Masyarakat di India juga merupakan masyarakat yang berbasis pengetahuan (Knowledge-based Society). Dengan pola pikir yang canggih tersebut pemerintah India menggalakkan peningkatan ilmu pengetahuan tentang teknologi dan berusaha untuk mencetak tenaga kerja yang ahli dalam bidang tersebut.

Baca Juga :   5 Fakta Menarik Konser Justin Bieber di Indonesia
Krisis yang Pernah Dihadapi India

Perdana Menteri India Narendra Modi dengan mantap berjanji untuk mengawal ekspansi ekonomi pada kisaran 8% yang menguatkan optimisme bahwa negara itu akan menjadi salah satu penggerak ekonomi global utama. Tetapi, sejumlah perubahan drastis yang terjadi pada iklim ekonomi dan politik India membuat pemerintahah Modi kini harus menetapkan target yang lebih realistis.

Ekonomi India yang dulu bergerak pada laju paling cepat di dunia sekarang dihadapi dengan stagflasi, ketika inflasi dan kontraksi terjadi secara bersamaan. Tidak hanya itu, konflik sosial yang terjadi terkait undang-undang kewarganegaraan yang baru menjadi tantangan lain bagi pemerintah India.

India memiliki ruang yang sangat terbatas untuk mendorong pertumbuhan. Berkurangnya pendapatan pemerintah dan anggaran yang menipis membatasi ruang lingkup dukungan fiskal. Guncangan inflasi sebesar 7,35% dan ancaman kenaikan harga minyak dapat diartikan bahwa akan sulit bagi bank sentral untuk memangkas suku bunga lebih lanjut. Lonjakan inflasi saat itu jauh di atas target bank sentral pada kisaran 2%-6% yang didorong oleh kenaikan harga makanan. Dengan peningkatan harga yang juga terjadi secara global, sulit untuk memprediksi kapan situasi di India akan mereda

Pada saat yang sama, salah satu masalah ekonomi utama yang dihadapi India saat ini adalah rendahnya minat konsumsi yang diikuti dengan serangkaian kebijakan salah langkah. Antara lain kebijakan yang belum pernah diambil sebelumnya yaitu melarang peredaran uang kertas bernilai tinggi pada akhir 2016 hingga impelentasi pajak barang dan jasa terpadu yang kacau pada tahun berikutnya.

Rangkaian kebijakan salah langkah itu kemudian diikuti dengan krisis kredit yang berdampak pada shadow lenders, atau kreditur non-bank, yang merupakan penyedia pinjaman kecil utama bagi ratusan juta konsumen dan bisnis di India. Di India, konsumsi masyarakat mewakili 60% dari produk domestik bruto, tetapi pengeluaran konsumen dilaporkan terus merosot bersamaan dengan suasana yang lesu di sektor industri.

Volatilitas harga minyak belum lama ini juga diperkirakan akan menahan sentimen konsumen tetap lemah dan menjadi hambatan lebih lanjut terhadap dorongan pengeluaran. Ekonomi India pada kuartal II 2020 diperkirakan akan mencatatkan penurunan paling tajam dari seluruh negara di kawasan Asia. Berdasarkan hasil polling yang dilakukan Bloomberg terhadap sejumlah ekonomi,  Produk Domestik Bruto (PDB) India pada kuartal II yang akan dirilis hari ini, Senin (31/8) kemungkinan akan turun 19,2%  year on year (YoY). Pertumbuhan ekonomi India pada tahun fiskal yang berakhir 31 Maret 2020 diperkirakan akan melambat pada kisaran 5%, yang merupakan laju terendah dalam lebih dari satu dekade terakhir.

Baca Juga :   SISTEM EKONOMI SOSIALIS DI KOREA UTARA DAN BRAZIL
Cara Menghadapi Krisis Ekonomi India

Program reformasi ekonomi ini meliputi deregulasi sektor keuangan dan liberalisasi kebijakan perdagangan yang proteksionis dan kebijakan investasi langsung yang amat restriktif. Dampak program reformasi kebijakan ekonomi mendorong investasi swasta langsung, termasuk swasta asing, sehingga meningkat 7-8 persen dari produk domestik bruto (PDB) India dalam 4-5 tahun.

Sejak liberalisasi ekonomi awal 1990-an, India muncul sebagai negara utama dalam teknologi informasi (TIK) dan komunikasi dan BPO (business process outsourcing), yang berhasil meningkatkan pertumbuhan rata-rata 6,0 persen setahun (dua kali laju pertumbuhan Hindu yang hanya 3 ,0 persen).

SISTEM EKONOMI CAMPURAN INDONESIA
Bendera Indonesia
Sistem Ekonomi Campuran yang Dijalankan Indonesia

Perekonomian di Indonesia menganut sistem campuran antara paham ekonomi sosialis dan liberal. Meski sebenarnya lebih disebut sebagai sistem ekonomi campuran dengan ideologi Pancasila, atau sistem ekonomi Pancasila. Artinya, sistem ekonomi dijiwai kekeluargaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat di bawah pengawasan dan pengendalian pemerintah.

Di Indonesia menganut sistem ekonomi campuran karena sistem ekonomi campuran/pancasila adalah sistem ekonomi yang paling cocok dengan keadaan Indonesia. Sistem ekonomi pancasila beroreintasi kepada rakyat kebanyakan, tidak seperti liberal yg hanya menguntungkan beberapa individu (sehingga dapat menyebabkan monopoli), walaupun sistem ekonomi pancasila juga memberikan kebebasan pada rakyat, pemerintah juga tetap mengawasi jalannya sistem ekonomi ini sistem ekonomi campuran sangat cocok diterapkan di Indonesia karena sebagai negara berkembang peran pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk membangun ekonomi kerakyatan sebab sistem ekonomi campuran lebih cenderung bersifat kerakyatan dengan persaingan yang terkendali.

Dalam Negara Indonesia tidak bisa lepas dari sistem ekonomi liberal, karena perekonomian negara ini masih bergantung pada Amerika Serikat. Sebagai contoh ketika krisis ekonomi global melanda dunia, khususnya Amerika Serikat, ekspor tekstil Indonesia macet total. Ini menandakan, kita masih sangat tergantung dengan Amerika, sehingga mau tidak mau pelaku ekonomi kita menganut liberal.

Baca Juga :   Akhir dari Sebuah Arogansi : Ibu Mercy Viral Pencuri Cokelat Akhirnya Mengaku Salah dan Minta Maaf ke Pegawai Alfamart

Namun, sistem ekonomi liberal tidak bisa 100 persen diterapkan, karena sebagai negara berkembang campur tangan pemerintah masih diperlukan. Ekonomi liberal atau yang sekarang populer neoliberal tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena sistem tersebut hanya menguntungkan dua golongan, yakni pemilik modal dan perbankan, sementara di negara ini penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan masih tinggi. Jadi, pertumbuhan ekonomi pada sistem liberal hanya bisa dirasakan oleh dua kelompok tersebut, padahal perekonomian harus dirasakan semua lapisan masyarakat.

Kelebihan dan Kekurangan Ekonomi Campuran

Kelebihan :

a. Sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas.

b. Fluktuasi harga dapat lebih terkendali.

c. Hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya.

Kekurangan :

a. Jika peran pemerintah mendominasi akan timbul etatisme.

b. Jika peran swasta mendominasi, akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat.

Manfaat Perusahaan Negara Bagi Perekonomian Indonesia

1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa

2. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja

3. Mencegah monopoli biar swasta di pasar dalam pemenuhan barang dan jasa

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambah devisa Baik migas maupun non migas

5. Mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara

Manfaat Perusahaan Swasta Bagi Perekonomian Indonesia
  1. Meningkatkan lapangan pekerjaan
    BUMS di Indonesia berperan untuk meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan serta penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran.
  2. Mengusahakan serta meningkatkan produksi nasional “
    BUMS dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan produksi nasional, misalnya di bidang pangan. Produksi nasional tentunya harus ditingkatkan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera dan makmur.
  3. Meningkatkan penerimaan devisa negara
    Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan BUMS dapat meningkatkan jumlah penerimaan devisa negara.
  4. Meningkatkan penerimaan negara melalui pajak
    BUMS di Indonesia dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. 
  5. Memproduksi kebutuhan masyarakat. BUMS dapat memproduksi barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi oleh BUMN. Sehingga masyarakat tetap bisa mendapat barang yang diperlukan.